Kairo - IKHWANUL Muslimin kuasai Parlemen baru di Mesir dengan suara mayoritas. Pemerintahan Presiden Barack Obama pun mulai mengubah dekade ketidak-percayaan dan permusuhan selama ini dan menempa hubungan lebih dekat dengan organisasi yang dianggap tak mau damai melawan kepentingan Amerika Serikat.
Inisiatif pemerintah – termasuk pertemuan tingkat tinggi dalam pekan-pekan terakhir – melakukan perubahan bersejarah dalam politik luar negeri pemerintahan Amerika Serikat, yang sebelumnya mantab mendukung rezim otoriter Husni Mubarak. Belum lagi kekhawatiran akan ideologi Islamis Ikhwanul Muslimin dan hubungan sejarahnya dengan kelompok militan.
Perubahan itu, pada tingkat pertama, merupakan pengakuan resmi pada realitas politik baru di sini dan realitas itu sesungguhnya meliputi kawasan: bahwa kelompok Islam sekarang berkuasa. Memenangkan hampir separuh kursi yang diperebutkan dalam dua putaran Pemilu legislatif, Ikhwanul Muslimin pada Selasa (3/1) memasuki putaran Pemilu ketiga – merupakan tahap Pemilu terakhir – dengan kesempatan untuk memperbesar lagi kemenangannya.
Perubahan itu juga merefleksikan tumbuhnya penerimaan pemerintah Amerika Serikat pada jaminan yang sering diulang-ulang oleh Ikhwanul Muslimin bahwa para anggota legislatifnya ingin membangun demokrasi modern yang akan menghargai kemerdekaan individu, pasar bebas dan komitmen internasional, termasuk perjanjian Mesir dengan Israel.
Dalam waktu bersamaan hal itu menggaris-bawahi tumbuhnya rasa frustrasi Washington terhadap penguasa militer Mesir yang ingin meneguhkan kekuasaan politiknya yang permanen.
Pemerintah Amerika, bagaimana pun, harus mempertahankan hubungannya yang dalam dengan penguasa militer Mesir yang menjadi pengawal potensial karakter negara sekuler Mesir. Pemerintah tak pernah secara eksplisit mengancam akan menghentikan bantuan militer Amerika Serikat 1,3 milyar dollar/tahun untuk Mesir, sekali pun larangan Kongres yang baru bisa menghentikannya.
Ikhwanul Muslimin terus maju dengan harapan akan berhadapan dengan militer bulan ini tentang siapa yang akan mengontrol pemerintahan sementara Mesir – Parlemen yang baru terpilih atau Dewan Militer yang berkuasa. Akan tetapi dengan jangkauan penguasaan masyarakat yang lebih luas, Ikhwanul Muslimin bisa menjadikan gerakan Islam di Mesir sebagai dukungan penting. Legitimasi internasional juga berada di tangan Ikhwanul Muslimin.
Adalah sangat tak praktis sama sekali tak berhubungan dengan Ikhwanul Muslimin mengingat kepentingan keamanan Amerika Serikat dan kepentingan regional di Mesir. Begitu pendapat seorang pejabat senior Amerika Serikat yang terlibat dalam urusan kebijakan baru ini.
‘’Tak ada jalan lain untuk melakukan itu kecuali berhubungan dengan partai yang memenangkan Pemilu,’’ kata pejabat yang tak bersedia disebutkan namanya itu. ‘’Mereka sudah sangat khusus membawa pesan-pesan moderat – dalam keamanan regional dan isu-isu domestik dan ekonomi.’’
Beberapa sumber yang dekat dengan pemerintahan Amerika Serikat mengatakan bahwa berkembangnya hubungan Amerika Serikat dengan Ikhwanul Muslimin, merupakan langkah pertama dari pola hubungan Amerika Serikat dengan partai-partai Islam yang berkuasa di kawasan itu setelah bangkitnya perlawanan rakyat dan dikenal sebagai the Arab Spring atau musim semi Arab. Kelompok Islam telah memegang peran politik penting di Maroko, Libya, Tunisia, dan Mesir. Dan semua itu terjadi dalam tempo tak sampai satu tahun.
‘’Anda tentu memikirkan bagaimana harus berbicara dengan pemerintahan yang demokratis dengan tanpa menggunakan semua kebijakan dan nilai yang Anda miliki,’’ kata John Kerry, Senator Partai Demokrat dari Massachusetts, yang menjadi Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Senat. Belum lama ini bersama Duta Besar Amerika Serikat untuk Mesir, Anne W. Patterson, Senator Kerry mengadakan pertemuan dengan para pemimpin puncak partai yang dimiliki Ikhwanul Muslimin Mesir.
Kerry membandingkan langkah pemerintahan Presiden Obama terhadap Mesir dengan negosiasi persenjataan Presiden Ronald Reagen dengan Uni Soviet. ‘’Amerika perlu berhubungan dengan kenyataan baru dan itu membutuhkan langkah dalam permainan,’’ kata Kerry.
Dalam pertemuan dengan para pemimpin Partai Kebebasan dan Keadilan milik Ikhwanul Muslimin, kata Kerry, para pemimpin partai itu menyatakan mereka senang bekerjasama dengan Amerika Serikat dan negara Barat lainnya, terutama di bidang ekonomi. ‘’Mereka menyatakan dengan pasti petunjuk yang menjadi tantangan kepada kami, jika itu dilaksanakan,’’ ujar Senator itu.
Para pemimpin Ikhwanul Muslimin sering secara terbuka berbicara tentang persetujuan mereka Mesir bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam posisi yang setara. Organisasi itu sudah meninggalkan kekerasan sebagai alat politik sejak 1952, setelah revolusi menggulingkan pemerintahan kerajaan dukungan Inggris. Bertahun-tahun, banyak pemimpinnya menyatakan mereka setuju dengan pemilihan umum demokratis dengan sistem multipartai.
Setelah pertemuan dengan Senator Kerry dan Duta Besar Patterson, koran dan website Ikhwanul Muslimin melaporkan bahwa Senator Kerry berkata ia tak terkejut pada kemajuan dan posisi memimpin Partai Kebebasan dan Keadilan (the Freedom and Justice Party) dalam Pemilu di Mesir, dan ia menekankan hormatnya pada pilihan rakyat Mesir.
‘’Mesir adalah negara besar dengan sejarah panjang yang penuh kehormatan dan memainkan peran penting di dunia Arab, Islam, isu internasional, dan menghormati konvensi dan perjanjian internasional yang sudah ditandatangani,’’ pemimpin Ikhwanul Muslimin mengatakan mereka menyampaikan hal itu kepada Kerry.
Tapi di website berbahasa Inggris, laporan itu juga menyebutkan mereka meminta Amerika Serikat mendengarkan rakyat jangan mendengarkan Ikhwanul Muslimin. Mereka menasehatkan bahwa Amerika Serikat bisa memainkan peran dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas beragam rakyat dunia, bila ia mau.
Pada Selasa lalu, Pemerintah Amerika Serikat mengintensifkan kritiknya kepada penguasa militer Mesir atas penggerebekan yang dilakukan terhadap 10 kantor kelompok masyarakat sipil, termasuk tiga LSM yang dibiayai pemerintah Amerika Serikat, sebagai bagian dari investigasi bantuan asing terhadap LSM-LSM di Mesir, dan itu dianggap sebagai konspirasi dan retorika anti-Amerika.
‘’Terus terang saja, itu tak bisa kami terima. Situasi sekarang belum kembali normal,’’ kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Victoria Nuland. Nuland menuduh penguasa militer Mesir telah melanggar janji pekan lalu kepada para pejabat penting Amerika Serikat, termasuk Menteri Pertahanan Leon E. Panetta.
Ia menuduh para pejabat Mesir di balik penggerebekan itu tipe pejabat peninggalanan Rezim Husni Mubarak yang sudah tak cocok dengan rakyat Mesir sekarang.
Keinginan pemerintahan Obama untuk berhubungan dengan Ikhwanul Muslimin bisa menyebabkan terbukanya kesempatan bagi Partai Republik untuk melakukan serangan baru terhadap Obama. Selama ini pun tokoh-tokoh neo-konservatif di Partai Republik telah menuduh Obama membiarkan Islam di Mesir menyingkirkan sekutu penting Amerika Serikat, Husni Mubarak.
Tapi sejumlah pengamat justru berpendapat semestinya Amerika Serikat sudah lama berhubungan dengan kelompok oposisi Islam di kawasan itu. Sebenarnya langkah hati-hati Amerika Serikat berhubungan dengan Ikhwanul Muslimin sudah terjadi di awal 1990-an, meski pada waktu itu mereka berhubungan dengan anggota Parlemen yang anggota gerakan itu, tapi terpilih atas nama kelompok independen. Langkah itu pun mendapat reaksi keras dari Presiden Mubarak.
‘’Pemerintah Anda melakukan hubungan dengan para teroris dari Ikhwanul Muslimin,’’ ujar Presiden Mubarak ketika diwawancarai wartawati Amerika Serikat, Mary Anne Weaver di tahun 1994. ‘’Sangat rahasia, pada mulanya tanpa sepengetahuan kami,’’kata Mubarak dalam wawancara itu. Kemudian Mubarak tampak ingin meyakinkan dengan berkata, ‘’Saya bisa memastikan kepada Anda bahwa kelompok itu tak akan pernah mengambil alih negeri ini.’’
Shadi Hamid, Direktur Riset Brooking Doha Center di Qatar, berpendapat Amerika Serikat sudah kehilangan kesempatan untuk lebih dulu membangun hubungan dengan kelompok Islam moderat . Padahal ketika Presiden Mubarak memenjarakan ribuan anggota penting Ikhwanul Muslimin di tahun 2005 dan 2006, sebagai contoh, organisasi itu menghubungi Washington. Tapi rupanya waktu itu tak ada respons.
‘’Sekarang Ikhwanul Muslimin tahu mereka dalam posisi lebih kuat. Mereka duduk manis, Amerika akan mengejar mereka,’’ kata Shadi Hamid. ‘’Tapi apa yang Amerika bisa lakukan? Melakukan intervensi dan mengubah hasil Pemilu? Kata Hamid, ‘’Satu-satunya alternatif adalah harus melawan demokrasi di kawasan ini.’’
Pemilu Mesir tahap ketiga dilaksanakan Rabu kemarin dan selesai pekan depan. Parlemen akan bersidang pertama kali 23 Januari 2012, dua hari sebelum peringatan setahun pecahnya protes yang menumbangkan Mubarak.
The New York Times
*)http://www.pelitaonline.com/read/politik/internasional/16/11607/temani-ikhwanul-muslimin-atau-musuhi-demokrasi/
*posted by: Blog PKS PIYUNGAN - Bekerja Untuk Kejayaan Indonesia
Inisiatif pemerintah – termasuk pertemuan tingkat tinggi dalam pekan-pekan terakhir – melakukan perubahan bersejarah dalam politik luar negeri pemerintahan Amerika Serikat, yang sebelumnya mantab mendukung rezim otoriter Husni Mubarak. Belum lagi kekhawatiran akan ideologi Islamis Ikhwanul Muslimin dan hubungan sejarahnya dengan kelompok militan.
Perubahan itu, pada tingkat pertama, merupakan pengakuan resmi pada realitas politik baru di sini dan realitas itu sesungguhnya meliputi kawasan: bahwa kelompok Islam sekarang berkuasa. Memenangkan hampir separuh kursi yang diperebutkan dalam dua putaran Pemilu legislatif, Ikhwanul Muslimin pada Selasa (3/1) memasuki putaran Pemilu ketiga – merupakan tahap Pemilu terakhir – dengan kesempatan untuk memperbesar lagi kemenangannya.
Perubahan itu juga merefleksikan tumbuhnya penerimaan pemerintah Amerika Serikat pada jaminan yang sering diulang-ulang oleh Ikhwanul Muslimin bahwa para anggota legislatifnya ingin membangun demokrasi modern yang akan menghargai kemerdekaan individu, pasar bebas dan komitmen internasional, termasuk perjanjian Mesir dengan Israel.
Dalam waktu bersamaan hal itu menggaris-bawahi tumbuhnya rasa frustrasi Washington terhadap penguasa militer Mesir yang ingin meneguhkan kekuasaan politiknya yang permanen.
Pemerintah Amerika, bagaimana pun, harus mempertahankan hubungannya yang dalam dengan penguasa militer Mesir yang menjadi pengawal potensial karakter negara sekuler Mesir. Pemerintah tak pernah secara eksplisit mengancam akan menghentikan bantuan militer Amerika Serikat 1,3 milyar dollar/tahun untuk Mesir, sekali pun larangan Kongres yang baru bisa menghentikannya.
Ikhwanul Muslimin terus maju dengan harapan akan berhadapan dengan militer bulan ini tentang siapa yang akan mengontrol pemerintahan sementara Mesir – Parlemen yang baru terpilih atau Dewan Militer yang berkuasa. Akan tetapi dengan jangkauan penguasaan masyarakat yang lebih luas, Ikhwanul Muslimin bisa menjadikan gerakan Islam di Mesir sebagai dukungan penting. Legitimasi internasional juga berada di tangan Ikhwanul Muslimin.
Adalah sangat tak praktis sama sekali tak berhubungan dengan Ikhwanul Muslimin mengingat kepentingan keamanan Amerika Serikat dan kepentingan regional di Mesir. Begitu pendapat seorang pejabat senior Amerika Serikat yang terlibat dalam urusan kebijakan baru ini.
Beberapa sumber yang dekat dengan pemerintahan Amerika Serikat mengatakan bahwa berkembangnya hubungan Amerika Serikat dengan Ikhwanul Muslimin, merupakan langkah pertama dari pola hubungan Amerika Serikat dengan partai-partai Islam yang berkuasa di kawasan itu setelah bangkitnya perlawanan rakyat dan dikenal sebagai the Arab Spring atau musim semi Arab. Kelompok Islam telah memegang peran politik penting di Maroko, Libya, Tunisia, dan Mesir. Dan semua itu terjadi dalam tempo tak sampai satu tahun.
‘’Anda tentu memikirkan bagaimana harus berbicara dengan pemerintahan yang demokratis dengan tanpa menggunakan semua kebijakan dan nilai yang Anda miliki,’’ kata John Kerry, Senator Partai Demokrat dari Massachusetts, yang menjadi Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Senat. Belum lama ini bersama Duta Besar Amerika Serikat untuk Mesir, Anne W. Patterson, Senator Kerry mengadakan pertemuan dengan para pemimpin puncak partai yang dimiliki Ikhwanul Muslimin Mesir.
Kerry membandingkan langkah pemerintahan Presiden Obama terhadap Mesir dengan negosiasi persenjataan Presiden Ronald Reagen dengan Uni Soviet. ‘’Amerika perlu berhubungan dengan kenyataan baru dan itu membutuhkan langkah dalam permainan,’’ kata Kerry.
Dalam pertemuan dengan para pemimpin Partai Kebebasan dan Keadilan milik Ikhwanul Muslimin, kata Kerry, para pemimpin partai itu menyatakan mereka senang bekerjasama dengan Amerika Serikat dan negara Barat lainnya, terutama di bidang ekonomi. ‘’Mereka menyatakan dengan pasti petunjuk yang menjadi tantangan kepada kami, jika itu dilaksanakan,’’ ujar Senator itu.
Para pemimpin Ikhwanul Muslimin sering secara terbuka berbicara tentang persetujuan mereka Mesir bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam posisi yang setara. Organisasi itu sudah meninggalkan kekerasan sebagai alat politik sejak 1952, setelah revolusi menggulingkan pemerintahan kerajaan dukungan Inggris. Bertahun-tahun, banyak pemimpinnya menyatakan mereka setuju dengan pemilihan umum demokratis dengan sistem multipartai.
Setelah pertemuan dengan Senator Kerry dan Duta Besar Patterson, koran dan website Ikhwanul Muslimin melaporkan bahwa Senator Kerry berkata ia tak terkejut pada kemajuan dan posisi memimpin Partai Kebebasan dan Keadilan (the Freedom and Justice Party) dalam Pemilu di Mesir, dan ia menekankan hormatnya pada pilihan rakyat Mesir.
‘’Mesir adalah negara besar dengan sejarah panjang yang penuh kehormatan dan memainkan peran penting di dunia Arab, Islam, isu internasional, dan menghormati konvensi dan perjanjian internasional yang sudah ditandatangani,’’ pemimpin Ikhwanul Muslimin mengatakan mereka menyampaikan hal itu kepada Kerry.
Tapi di website berbahasa Inggris, laporan itu juga menyebutkan mereka meminta Amerika Serikat mendengarkan rakyat jangan mendengarkan Ikhwanul Muslimin. Mereka menasehatkan bahwa Amerika Serikat bisa memainkan peran dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas beragam rakyat dunia, bila ia mau.
Pada Selasa lalu, Pemerintah Amerika Serikat mengintensifkan kritiknya kepada penguasa militer Mesir atas penggerebekan yang dilakukan terhadap 10 kantor kelompok masyarakat sipil, termasuk tiga LSM yang dibiayai pemerintah Amerika Serikat, sebagai bagian dari investigasi bantuan asing terhadap LSM-LSM di Mesir, dan itu dianggap sebagai konspirasi dan retorika anti-Amerika.
‘’Terus terang saja, itu tak bisa kami terima. Situasi sekarang belum kembali normal,’’ kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Victoria Nuland. Nuland menuduh penguasa militer Mesir telah melanggar janji pekan lalu kepada para pejabat penting Amerika Serikat, termasuk Menteri Pertahanan Leon E. Panetta.
Ia menuduh para pejabat Mesir di balik penggerebekan itu tipe pejabat peninggalanan Rezim Husni Mubarak yang sudah tak cocok dengan rakyat Mesir sekarang.
Keinginan pemerintahan Obama untuk berhubungan dengan Ikhwanul Muslimin bisa menyebabkan terbukanya kesempatan bagi Partai Republik untuk melakukan serangan baru terhadap Obama. Selama ini pun tokoh-tokoh neo-konservatif di Partai Republik telah menuduh Obama membiarkan Islam di Mesir menyingkirkan sekutu penting Amerika Serikat, Husni Mubarak.
Tapi sejumlah pengamat justru berpendapat semestinya Amerika Serikat sudah lama berhubungan dengan kelompok oposisi Islam di kawasan itu. Sebenarnya langkah hati-hati Amerika Serikat berhubungan dengan Ikhwanul Muslimin sudah terjadi di awal 1990-an, meski pada waktu itu mereka berhubungan dengan anggota Parlemen yang anggota gerakan itu, tapi terpilih atas nama kelompok independen. Langkah itu pun mendapat reaksi keras dari Presiden Mubarak.
‘’Pemerintah Anda melakukan hubungan dengan para teroris dari Ikhwanul Muslimin,’’ ujar Presiden Mubarak ketika diwawancarai wartawati Amerika Serikat, Mary Anne Weaver di tahun 1994. ‘’Sangat rahasia, pada mulanya tanpa sepengetahuan kami,’’kata Mubarak dalam wawancara itu. Kemudian Mubarak tampak ingin meyakinkan dengan berkata, ‘’Saya bisa memastikan kepada Anda bahwa kelompok itu tak akan pernah mengambil alih negeri ini.’’
Shadi Hamid, Direktur Riset Brooking Doha Center di Qatar, berpendapat Amerika Serikat sudah kehilangan kesempatan untuk lebih dulu membangun hubungan dengan kelompok Islam moderat . Padahal ketika Presiden Mubarak memenjarakan ribuan anggota penting Ikhwanul Muslimin di tahun 2005 dan 2006, sebagai contoh, organisasi itu menghubungi Washington. Tapi rupanya waktu itu tak ada respons.
‘’Sekarang Ikhwanul Muslimin tahu mereka dalam posisi lebih kuat. Mereka duduk manis, Amerika akan mengejar mereka,’’ kata Shadi Hamid. ‘’Tapi apa yang Amerika bisa lakukan? Melakukan intervensi dan mengubah hasil Pemilu? Kata Hamid, ‘’Satu-satunya alternatif adalah harus melawan demokrasi di kawasan ini.’’
Pemilu Mesir tahap ketiga dilaksanakan Rabu kemarin dan selesai pekan depan. Parlemen akan bersidang pertama kali 23 Januari 2012, dua hari sebelum peringatan setahun pecahnya protes yang menumbangkan Mubarak.
The New York Times
*)http://www.pelitaonline.com/read/politik/internasional/16/11607/temani-ikhwanul-muslimin-atau-musuhi-demokrasi/
*posted by: Blog PKS PIYUNGAN - Bekerja Untuk Kejayaan Indonesia
:.
Comments
Post a Comment