Hamas Secara "de Facto" Akui Israel

Gaza City, Kompas - Hamas bisa mengakui Israel secara de facto, tetapi tidak akan pernah mengakui secara de jure. Karena itu, opsi perlawanan tetap merupakan pilihan bagi rakyat Palestina. Hal itu ditegaskan seorang anggota parlemen Palestina dari Hamas yang juga salah satu juru bicara Hamas, Mushir al-Misri, kepada Kompas di Gaza City, akhir pekan lalu.

”Itu sikap realitis,” kata Al Misri. Menurut Al Misri, Hamas sudah menawarkan solusi gencatan senjata jangka panjang selama 10 hingga 15 tahun dengan imbalan berdirinya negara Palestina di atas tanah tahun 1967 dengan ibu kota Jerusalem timur, yakni Hamas ingin ada ketenangan dan perdamaian.

Ia mengatakan, bila perdamaian berdasarkan wilayah tanah sebelum tahun 1967 disetujui, itu berarti di dalamnya mencakup kota Jerusalem timur, yang direbut Israel dalam perang 1967 dan hingga sekarang tetap dikuasai.

Ia mengatakan, tidak ada tanda-tanda Israel menerima solusi dua negara. ”Buktinya Israel semakin memperluas pembangunan permukiman Yahudi dan tembok pemisah. Sekarang di mana negara Palestina bisa berdiri, di saat permukiman Yahudi bertebaran di seantero Tepi Barat?” ujar Al Misri.

Ia menyatakan, Israel bicara solusi dua negara hanya wacana belaka dan janji mantan Presiden AS George W Bush untuk mewujudkan solusi dua negara pada akhir tahun 2008 ternyata juga gagal.

Al Misri menegaskan, Israel tidak paham bahasa perdamaian. ”Buktinya, PLO telah mencoba opsi perdamaian selama lebih dari 15 tahun, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan, kami telah memberi konsesi tanah 78 persen dari tanah historis Palestina. Rakyat Palestina kini hanya menuntut tanah sebanyak 22 persen saja, yaitu tanah tahun 1967 yang meliputi Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Jerusalem timur,” tutur Al Misri.

Israel kini masih ingin mengambil 50 persen lagi dari tanah yang sudah tersisa hanya 22 persen itu dengan membangun permukiman Yahudi dan tembok pemisah di Tepi Barat.

Karena itu, katanya, opsi perdamaian telah gagal mewujudkan cita-cita rakyat Palestina. ”Opsi perlawanan kini harus menjadi pilihan rakyat Palestina. Sebagian besar rakyat Palestina kini memilih perlawanan,” katanya.

Tentang prinsip perjuangan Hamas, Al Misri menegaskan, Hamas berjuang melawan penjajahan, seperti halnya rakyat lain yang punya hak melawan penjajahan.

Berunding kembali

Di Kairo, Mesir, Senin (26/1), Hamas dan Israel kembali terlibat perundingan tidak langsung tentang syarat-syarat gencatan senjata di Kairo dengan perantara Mesir.

Perundingan dengan Israel tidak masalah bagi Hamas. Hamas sudah punya pengalaman berunding dengan Israel, seperti tercapainya gencatan senjata selama 6 bulan dari 19 Juni hingga akhir tahun 2008 melalui perundingan tidak langsung dengan perantara Mesir.

Hamas dan Israel berbeda pendapat tentang masa gencatan senjata dan cara mengontrol gerbang perbatasan. Kepala Seksi Politik dan Keamanan di Kementerian Pertahanan Israel Amos Gilad menyampaikan kepada Kepala Intelijen Mesir Omar Sulaiman bahwa Israel menghendaki gencatan senjata di Jalur Gaza selama 18 bulan dengan imbalan pencabutan blokade secara terbatas, yakni mengizinkan memasukkan bahan bakar, bahan makanan, dan obat-obatan ke Jalur Gaza.

Akan tetapi, Israel tetap menolak memasukkan besi dan bahan bangunan karena khawatir dijadikan bahan untuk membuat roket dan jenis senjata lain.

Ketua Delegasi Hamas Shalah Bardawil menegaskan, Hamas menerima gencatan senjata selama satu tahun saja dengan imbalan pencabutan blokade secara total dan pembukaan semua pintu gerbang.

Bardawil menegaskan, Hamas menolak isu pembebasan serdadu Israel, Gilad Shalit, tentara Israel yang disekap Hamas bulan Juni 2006 untuk dikaitkan dengan masalah pencabutan blokade dan pembukaan gerbang. ”Masalah Gilad Shalit adalah isu tersendiri yang tidak ada kaitan dengan perundingan syarat-syarat gencatan senjata saat ini. Adapun isu pembebasan Gilad Shalit harus dengan imbalan pembebasan tawanan Palestina di penjara,” kata Bardawil.

Gerbang Rafah

Tentang pintu gerbang Rafah, anggota delegasi Hamas, Ayman Taha, seperti dikutip harian Mesir, Asharq Al Awsat, mengungkapkan, Hamas menerima kontrol Uni Eropa dan Turki serta aparat keamanan dari otoritas Palestina yang bermukim di Jalur Gaza atas gerbang Rafah hingga terbentuknya pemerintah persatuan nasional nanti. ”Sikap Hamas menyangkut gerbang Rafah itu belum mendapat jawaban dari pihak Mesir ataupun Israel,” ujar Taha.

Setiap hari di depan pintu gerbang Rafah-Jalur Gaza berkumpul orang-orang yang hendak menyeberang ke Mesir. Polisi perbatasan memberlakukan kebijakan buka tutup sambil memeriksa surat-surat keimigrasian kepada siapa saja yang ingin menyeberang.

Mobil tidak diperbolehkan masuk ke dalam lingkungan kompleks imigrasi, tetapi disuruh berhenti di depan pintu gerbang. Dari pintu gerbang ke gedung imigrasi yang jaraknya sekitar 300 meter semua orang diperintahkan naik taksi yang sudah disiapkan.

Taksi itu pula yang akan membawa para penyeberang perbatasan. Setiap orang dipungut bayaran 30 pound (sekitar Rp 60.000). Padahal, jarak dari pintu gerbang Rafah-Jalur Gaza ke pintu gerbang Rafah-Mesir hanya tak lebih dari 500 meter.

Suasana yang hampir sama terlihat juga di depan pintu gerbang Rafah-Mesir. Banyak orang berkerumun di tempat itu untuk minta izin masuk. Setiap orang yang akan meninggalkan Rafah-Mesir untuk pergi ke Rafah-Jalur Gaza dipungut pajak terminal 91 pound (sekitar Rp 180.000). Kemudian dipungut ongkos menyeberang dengan bus 30 pound untuk jarak tak lebih dari 200 meter.
-------
Kompas (27/1/2009)